20 Persen dari total emisi gas yang terbuang ke atmosfir bumi berasal dari negara maju.
VIVAnews - Cuaca di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang semakin panas dan terkadang tidak menentu seringkali membuat sebagain orang kesal. Tidak ada salahnya anda mencoba membuat pemimpin negara-negara maju untuk ikut tahu mengenai perubahan iklim yang sudah mengglobal ini.
Tiga organisasi pemerhatin lingkungan yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Institur for Essential Service Reform (IESR), dan CSF memberikan wahana bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan aspirasi mengenai keprihatinan atas kondisi cuaca yang semakin panas melalui kampanye Dukung Suara Keadilan Iklim kepada Pemimpin Dunia.
"Hari ini kami luncurkan kartu pos berisi seruan keadilan iklim dan akan kami sampaikan pada pemimpin dunia yang berasal dari negara-negara maju itu," kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam Konperensi Pers di Jakarta, Minggu 25 Juli 2010.
Menurut Fabby, masyarakat dari negara-negara berkembang selama ini diperlakukan secara tidak adil oleh negara-negara maju yang umumnya merupakan penghasil emisi karbon terbesar di dunia.
IESR mencatat, sekitar 20 persen dari total emisi gas yang terbuang ke atmosfir bumi berasal dari negara maju. Amerika Serikat dan China sampai saat ini masih menjadi negara dengan produksi emisi terbesar di dunia.
Pada bagian lain, negara-negara berkembang yang terus berupaya mengurangi produksi emisi gas rumah kaca (GRK) tidak bisa mengimplementasikan aksinya tersebut karena terbentur pada masalah pendanaan.
"Apalagi Indonesia yang harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk menanggulangi kebakaran hutan," kata Fabby seraya mengatakan 12 dari 15 tahun terakhir, warga bumi harus merasakan cuaca panas dari biasanya.
Ketiga lembaga pemerhati lingkungan tersebut berharap dengan banyaknya kartu pos berisi tuntutan keadilan iklim tersebut akan menggugah pemimpin negara maju untuk melaksanakan komitmennya mengurangi efek GRK.
"Kami berharap kalau masyarakat mengirimkan kartu pos ini dengan pesan yang jelas, akan kami kirimkan ke kedutaan besar negara asing yang ada di Indonesia," kata Fabby.
Aksi kartu pos kampanye keadilan iklim tersebut diharapkan bisa menjadi aksi global yang juga dilakukan oleh masyarakat di negara-negara penghuni planet bumi ini.
IESR, CSF, dan walhi menargetkan jumlah kartu pos yang masuk bakal bisa menembus angka 5000 surat. Aksi ini sendiri akan dilakukan terhitung hari ini sampai pelaksanaan konvensi perubahan iklim dunia di Mexico.
Dia menambahkan, sampai saat ini pihaknya tidak melihat adanya komitmen yang tegas dari pemimpin negara di dunia untuk menurunkan emisi GRK.
"Kami akan menuntut negara-negara maju menurunkan minimal 40 persen emisi GRK pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2050," ujar Fabby.
Selain itu negara maju juga dituntut menyediakan dana dan teknologi untuk membantu negara-negara berkembang melakukan upaya mengurangi emisi GRK.
------------------------
" Alam dan Adat Bicara"
VIVAnews - Cuaca di Indonesia, khususnya di Jakarta, yang semakin panas dan terkadang tidak menentu seringkali membuat sebagain orang kesal. Tidak ada salahnya anda mencoba membuat pemimpin negara-negara maju untuk ikut tahu mengenai perubahan iklim yang sudah mengglobal ini.
Tiga organisasi pemerhatin lingkungan yaitu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Institur for Essential Service Reform (IESR), dan CSF memberikan wahana bagi masyarakat Indonesia yang ingin menyuarakan aspirasi mengenai keprihatinan atas kondisi cuaca yang semakin panas melalui kampanye Dukung Suara Keadilan Iklim kepada Pemimpin Dunia.
"Hari ini kami luncurkan kartu pos berisi seruan keadilan iklim dan akan kami sampaikan pada pemimpin dunia yang berasal dari negara-negara maju itu," kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam Konperensi Pers di Jakarta, Minggu 25 Juli 2010.
Menurut Fabby, masyarakat dari negara-negara berkembang selama ini diperlakukan secara tidak adil oleh negara-negara maju yang umumnya merupakan penghasil emisi karbon terbesar di dunia.
IESR mencatat, sekitar 20 persen dari total emisi gas yang terbuang ke atmosfir bumi berasal dari negara maju. Amerika Serikat dan China sampai saat ini masih menjadi negara dengan produksi emisi terbesar di dunia.
Pada bagian lain, negara-negara berkembang yang terus berupaya mengurangi produksi emisi gas rumah kaca (GRK) tidak bisa mengimplementasikan aksinya tersebut karena terbentur pada masalah pendanaan.
"Apalagi Indonesia yang harus mengeluarkan biaya cukup besar untuk menanggulangi kebakaran hutan," kata Fabby seraya mengatakan 12 dari 15 tahun terakhir, warga bumi harus merasakan cuaca panas dari biasanya.
Ketiga lembaga pemerhati lingkungan tersebut berharap dengan banyaknya kartu pos berisi tuntutan keadilan iklim tersebut akan menggugah pemimpin negara maju untuk melaksanakan komitmennya mengurangi efek GRK.
"Kami berharap kalau masyarakat mengirimkan kartu pos ini dengan pesan yang jelas, akan kami kirimkan ke kedutaan besar negara asing yang ada di Indonesia," kata Fabby.
Aksi kartu pos kampanye keadilan iklim tersebut diharapkan bisa menjadi aksi global yang juga dilakukan oleh masyarakat di negara-negara penghuni planet bumi ini.
IESR, CSF, dan walhi menargetkan jumlah kartu pos yang masuk bakal bisa menembus angka 5000 surat. Aksi ini sendiri akan dilakukan terhitung hari ini sampai pelaksanaan konvensi perubahan iklim dunia di Mexico.
Dia menambahkan, sampai saat ini pihaknya tidak melihat adanya komitmen yang tegas dari pemimpin negara di dunia untuk menurunkan emisi GRK.
"Kami akan menuntut negara-negara maju menurunkan minimal 40 persen emisi GRK pada tahun 2020 dan 80 persen pada tahun 2050," ujar Fabby.
Selain itu negara maju juga dituntut menyediakan dana dan teknologi untuk membantu negara-negara berkembang melakukan upaya mengurangi emisi GRK.
------------------------
" Alam dan Adat Bicara"
