Kamis, 24 Mei 2012

PBB Mulai Buka Mata Soal Papua

Socratez: Dalam Sidang HAM PBB, Hampir 70 Negara Nyatakan Prihatin


MoyangNews:-JAYAPURA - Kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan juga lebih khusus di Tanah Papua, mulai membuka mata dunia internasional. Hal itu terbukti dalam Sidang HAM PBB hari ini Rabu (23/5) kemarin), di Genewa, Swiss, hampir 70 Negara menyatakan keprihatinan kekerasan Negara dan kejahatan kemanusiaan serta pelanggaran HAM di Indonesia, lebih khusus di Tanah Papua.

Pendeta, Z. S. D. Yoman
Adanya keprihatinan dunia internasional tersebut seperti diungkapkan Ketua Umum Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Baptis Papua, Socratez Sofyan Yoman melalui jaringan mereka, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar negeri. “Berita ini kami akses melalui jaringan kami yang terpercaya,”jelasnya saat dihubungi Bintang Papua, semalam Rabu (23/5).

Menurut Tokoh Agama yang terkenal vocal ini, Pemerintah Amerika Serikat, Pemerintah Jepang, Pemerintah Denmark, dan Pemerintah Jerman,meminta kepada Pemerintah Indonesia membuka akses untuk media Internasional ke Papua. Pemerintah Jerman juga dengan tegas meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk membebaskan Filep Karma dari tahanan politik tanpa syarat. “Termasuk tahanan politik lainnya tanpa terkecuali ikut dibicarakan di sana, seperti Forkorus Cs,”katanya lagi.

Dikatakan, Pemerintah Jerman juga meminta Pemerintah Indonesia tidak menyalahgunakan KUHP 106 dam 110. Dunia Internasional melalui lembaga atau badan dunia PBB mulai membuka hati dan mata untuk melihat penderitaan rakyat Indonesia dan rakyat Papua yang mengalami ketidakadilan dan kekerasan serta kejahatan Negara. Tidak ada alasan Pemerintah Indonesia untuk menutup pintu akses media internasional dan diplomat asing ke Papua. Sekarang sudah waktunya Pemerintah Indonesia meninggalkan atau berhenti beberbagai bentuk rekayasa dan kebohongan-kebohongan tentang persoalan Papua. Sudah saatnya Pemerintah Indonesia dan rakyat Papua untuk duduk berunding dan berdialog dalam semangat kesetaraan untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan di Tanah Papua.

“Tekanan Internasional ini juga tidak terlepas dari kegagalan Otonomi Khusus sebagai solusi politik tentang masalah Papua. Amanat Otsus seperti perlindungan (protektion), keberpihakan (affirmative action) dan pemberdayaan (empowering) mengalami kegagalan tolal dan sebaliknya kejahatan dan kekerasan Negara semakin meningkat dan menyengsarakan penduduk asli Papua,” demikian Socratez Sofyan Yoman dalanm Pressreleasenya yang dikirim ke redaksi Bintang Papua. (don/don/l03)

------------------------------------
OPERASI SANDI "AWAS!"
Pemangku Dewan Allah, Alam dan Adat 

READ MORE - PBB Mulai Buka Mata Soal Papua

Gubernur PNG Mr Powes Parkop mendesak Indonesia untuk mengakui hak-hak dasar orang Papua.


Mr. Powes Parkop
Gubernur Papua New Guinea di Distrik Ibu Kota Nasional mengatakan tekanan harus dibawa untuk menanggung pada Indonesia untuk menangani masalah West Papua.

Seorang advokat senior, Powes Parkop mengatakan isu West Papua tetap merupakan hambatan bagi hubungan baik antara Indonesia dan masyarakat kepulauan Pasifik.

Dia mengatakan jika Partai Sosial Demokrat adalah bagian dari pemerintahan berikutnya setelah pemilihan bulan Juni, dia akan mendorong pengakuan hak untuk menentukan nasib sendiri orang West Papua.

Tuan Powes Parkop mengatakan Indonesia harus memungkinkan latihan yang tepat bahwa hak untuk melanjutkan.

"Kami memiliki rencana untuk bekerja dengan pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan dan, jika Anda suka, keamanan investasi mereka dan sebagainya, jika West Papua harus memilih untuk menjadi bangsa Merdeka. Kami ingin melihat lebih banyak integrasi politik dan ekonomi antara Papua Nugini, West Papua dan Indonesia. "


Mr. Powes Parkop


Berita Konten © Radio
New Seland Internasional
PO Box 123, Wellington, Selandia Baru
Sumber: http://www.rnzi.com/pages/news.php?op=read&id=68373


------------------------------------
OPERASI SANDI "AWAS!"
Pemangku Dewan Allah, Alam dan Adat 


READ MORE - Gubernur PNG Mr Powes Parkop mendesak Indonesia untuk mengakui hak-hak dasar orang Papua.